Kamis, 24 November 2016

Festival HAM 2016 : Bukti Kesaktian Pancasila

Sejarah menegaskan bahwa Negara Indonesia tidak hanya terpisah oleh laut yang membatasi pulau-pulaunya saja. Perbedaan budaya, adat istiadat dan keyakinan nyatanya juga mewarnai bangsa Indonesia. Kemajemukan memang sudah menjadi takdir yang mengikuti berdirinya Negara Indonesia. Tapi sejarah juga menegaskan bahwa kita bisa tetap bersatu dengan kemajemukan itu, bahkan sampai 71 tahun setelah kemerdekaan.

Kemajemukan tidak menyebabkan kita tercerai berai, karena negara menjamin hak asasi setiap penduduknya. Negara Indonesia memiliki alat sakti untuk melindungi kepentingan masing-masing penduduknya yang sangat beragam itu. Mukjizat itu bernama PANCASILA.

PANCASILA Dibentuk Tidak Hanya Sebagai Dasar Negara, Tapi Juga Sebagai Instrument Untuk Melindungi HAM

Pancasila diresmikan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia oleh BPUPKI pada tanggal 18 agustus 1945. Namun proses penentuan sila-sila Pancasila sudah berlangsung sejak lama. Gagasan mengenai pancasila disampaikan Presiden Sukarno pada pidatonya yang tak terencana pada tanggal 1 Juni 1945. Penentuan sila-sila dan urutan silanya ini memakan diskusi dan perdebatan yang cukup  panjang kala itu. Alasannya tentu saja karena kemajemukan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara harus mampu mempersatukan dan melindungi hak-hak semua warga negaranya yang madani. Jika dikaji lagi, sebenarnya tiap sila pancasila mengimplementasikan aspek-aspek HAM yang dilindungi negara. Yaitu :
  1. Ketuhanan Yang Maha Esa.Awalnya sila pertama ini berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun kemudian diganti seperti yang ada sekarang demi keutuhan Indonesia yang beragam. Sila pertama ini mengimplementasikan HAM untuk memilih agama.
  2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sila kedua ini mengimplementasikan perlindungan negara untuk melindungi hak keadilan warga negaranya.
  3. Persatuan Indonesia. Menjadi dasar kesatuan bagi warga negara Indonesia untuk menjalankan kebebasan yang bertanggung jawab dan tetap mengutamakan kepentingan bersama.
  4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan, Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan. Sila keempat ini mengimplementasikan hak warga negara untuk bersuara dan mengeluarkan pendapat.
  5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Menegaskan kembali hak keadilan yang sama sebagai warga negara.

Tapi, Masih Saktikah PANCASILA? 

Seharusnya dengan lima pilar yang menjadi fondasi negara itu kita bisa hidup damai dalam keberagaman. Tapi nyatanya masih sering terjadi pertikaian yang melibatkan etnis dan agama. Selain itu masih banyak peristiwa pelanggaran HAM yang sampai sekarang kasusnya masih mengambang dan belum selesai.Konflik antar agama menjadi berita rutin yang terus ada tiap tahunnya. Yang terbaru bahkan melibatkan orang nomor satu di DKI Jakarta. Ada apa sebenarnya? Apakah Pancasila sudah kehilangan kesakitannya?

PANCASILA sebagai asas negara dan instrument perlindungan HAM tentu tetap murni seperti awalnya. Nilainya tidak berubah. Kitalah yang salah, kita elum mengamalkan pancasila sepenuhnya. Jika saja sila-sila pancasila diamalkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak akan ada lagi konflik yang didasarkan pada perbedaan. Karena semajemuk apapun, kita tetap satu dalam persatuan Indonesia.Peran pemerintah sangat penting, namun tetap saja partisipasi aktif dari kita sebagai warga negara juga tetap harus diutamakan.

Penerapan pancasila harus dimulai dari diri sendiri. Kita bisa menjalankan praktik Pancasila Di Tingkat Lokal. Pemerintah daerah bisa menjadi pengawas dan mencetuskan program-program untuk membangkitkan lagi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Buktinya adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang telah berhasil menjalankan praktik pancasila di daerahnya. Sebagai hasilnya, kabupaten Bojonegoro terpilih sebagai kabupaten paling ramah HAM dan menerima penghargaan dari kementrian Hukum dan HAM. Pemerintah-pemerintah dari kabupaten lain harus mengikuti jejak kabupaten Bojonegoro ini.

Kabupaten Bojonegoro, Bukti Kesaktian Pancasila

Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebagai kota ramah HAM (Human Right City) pada bulan Desember lalu. Prosesnya tentu tidak mudah. Karena sama seperti daerah lain di Indonesia, Kabupaten Bojonegoro juga memiliki kemajemukan. Bahkan,  Bojonegoro memiliki sejarah konflik yang sudah dimulai sejak masa sebelum kemerdekaan. Tapi berkat komitmen Pak Yoto selaku bupati dan jajaran pemerintahannya untuk membentuk kabupaten yang terbuka. Kabupaten Bojonegoro berhasil mendeklarasikan dirinya sebagai kabupaten welas asih, pendidikan inklusif dan layak anak. Tentu saja pencapaian ini juga didapat dari dukungan masyarakatnya.

Sebagai tindak lanjutnya, pemkab Bojonegoro bersama tim INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) akan menggelar Festival HAM 2016 di Bojonegoro akhir bulan ini. Festival degan tema "Merayakan Praktik Pancasila di Tingkat Lokal" ini akan digelar selama beberapa hari dari tanggal 30 November sampai 2 Desember. Festival HAM 2016 akan diisi serangkaian acara seperti konferensi HAM, pagelaran budaya, pameran kesenian dan lain-lain.

Apa yang menjadi kunci keberhasilan pemkab Bojonegoro dalam membangun daerahnya menjadi HUman Right City? Ternyata Pemkab Bojonegoro hanya berkomitmen untuk berpegang kembali pada kesaktian pancasila dengan menjalankan praktik pancasila di tingkat lokal. Berikut beberapa program yang telah dilakukan Pemkab Bojonegoro untuk menjalankan praktik pancasila, mungkin bisa jadi contoh untuk kabupaten lainnya :
  • Selebrasi antar umat beragama sebagai implementasi dari sila pertama. Selebrasi ini bisa berbentuk macam-macam, misalnya pembangunan tempat beribadah, perayaan hari besar dan kontribusi antar pemeluk agama dalam ritual kematian. Aktifitas ini dilakukan di Desa Kolong, Kec. Ngasem, Kampung kristen Dusun Kwangenrejo DesaLeran Kec. Kaltidu, dan daerah lainnya.
  • EBAGA (Evaluasi Banjir Bahagia). Aktifitas yang mengimplementasikan sila kedua pancasila ini melibatkan masyarakat dalam urusan logistik bagi pengungsi.
  • Sila ketiga dijalankan dengan pendidikan inklusif yang melibatkan orang tua dalam perkembangan pendidikan. Selain itu juga ada iuran dana kematian yang mempersatukan orang-orang yang berbeda dalam satu kompleks.
  • Dialog publik yang dilakukan secara berkala menjadi implementasi sila ke empat. Dialog publik di kabupaten Bojonegoro telah lama menjadi pembicaraan daerah-daerah lain. Kegiatan ini terbukti mendekatkan pemerintah dengan warganya dan melestarikan budaya musyawarah.
  • Sebagai implementasi sila ke lima, pemkab Bojonegoro melibatkan warganya dalam perusahaan lokal dan chain supply migas.

Suasana Dialog Publik Di Kab. Bojonegoro

Jadi terbukti bahwa jika kita kembali berpedoman kepada pancasila, kedamaian dan kerukunan bukan mimpi lagi. Ayo daerah-daerah lainnya juga mengikuti jejak kabupaten Bojonegoro untuk menjadi daerah yang ramah HAM. Dan mari sama-sama kita dukung Festival HAM 2016 di Kabupaten Bojonegoro.

Sumber gambar :
Dinkominfo Bojonegoro
Wikipedia

4 komentar:

  1. Uishh... keren! Btw udah pernah k bojonegoro ge?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Belum pernah kak, tapi pengen :)
      Makasih sudah mampir

      Hapus
  2. Mari kita sama-sama kembali berpedoman kepada pancasila..
    Susah waktunya kita membuat persatuan negara kita sebagai prioritas

    BalasHapus
    Balasan
    1. Iya, memang seharusnya pancasila adalah pedoman bagi bangsa kita.
      Makasih ya, sudah mampir :)

      Hapus

Ayo, tinggalkan jejak... :)